Home Blog

Pelatihan NVivo 12 Plus Maret 2019

 

Yeayyy Class Opening!

Pelatihan Manajemen dan Analisis Data Riset Kualitatif dan Metode Campuran Menggunakan Apliaksi NVivo 12 Plus.

NVivo merupakan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) atau Mix Methods dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien, baik untuk penelitian individu maupun penelitian tim. NVivo terdiri dari 3 seri yaitu NVivo 12 Pro, NVivo 12 Plus dan NVivo 12 Teams.

Seri NVivo 12 Plus merupakan yang paling direkomendasikan karena memiliki fitur yang lengkap, hingga dapat melakukan analisa sosiogram yang datanya bersumber dari internet (Website, Youtube, Facebook Fanpage, hingga Twitter)

Hari/Tanggal: 15-16 Maret 2019 
Waktu: Pukul 09.00-17.00 WIB
Tempat: Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat
Biaya: Rp. 2.500.000/orang

Fasilitas:
– Software NVivo 12 Plus (trial)
– Modul
– Sertifikat
– Penginapan 1 malam
– Meals & Coffee Break

Pelatihan yang kami selenggarakan merupakan praktek langsung menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus, mulai dari bagaimana membuat lembar kerja baru, analisis data, membuat laporan hingga bagaimana memindahkan data dari laporan ke draft Tesis, Disertasi atau jurnal yang sedang dikerjakan oleh peserta pelatihan.

Kualitas terjamin!

Informasi lebih lanjut kontak aja: 
Ika (0812-1263-7403)

Pelatihan NVivo 12 Plus Jogjakarta, Maret 2019

 

Yeayyy Class Opening!

Pelatihan Manajemen dan Analisis Data Riset Kualitatif dan Metode Campuran Menggunakan Apliaksi NVivo 12 Plus.

NVivo merupakan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) atau Mix Methods dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien, baik untuk penelitian individu maupun penelitian tim. NVivo terdiri dari 3 seri yaitu NVivo 12 Pro, NVivo 12 Plus dan NVivo 12 Teams.

Seri NVivo 12 Plus merupakan yang paling direkomendasikan karena memiliki fitur yang lengkap, hingga dapat melakukan analisa sosiogram yang datanya bersumber dari internet (Website, Youtube, Facebook Fanpage, hingga Twitter)

Hari/Tanggal: 1-2 Maret 2019 
Waktu: Pukul 09.00-17.00 WIB
Tempat: Hotel Amaris Jogjakarta,  Jl. Prof. Dr. Herman Yohanes No. 16 Jogjakarta
Biaya: Rp. 2.500.000/orang

Fasilitas:
– Software NVivo 12 Plus (trial)
– Modul
– Sertifikat
– Penginapan 1 malam
– Meals & Coffee Break

Pelatihan yang kami selenggarakan merupakan praktek langsung menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus, mulai dari bagaimana membuat lembar kerja baru, analisis data, membuat laporan hingga bagaimana memindahkan data dari laporan ke draft Tesis, Disertasi atau jurnal yang sedang dikerjakan oleh peserta pelatihan.

Kualitas terjamin!

Informasi lebih lanjut kontak aja: 
Ika (0812-1263-7403)

Pelatihan NVivo 12 Plus Februari 2019

 

Yeayyy Class Opening!

Pelatihan Manajemen dan Analisis Data Riset Kualitatif dan Metode Campuran Menggunakan Apliaksi NVivo 12 Plus.

NVivo merupakan aplikasi yang dapat menjawab kebutuhan para peneliti kualitatif dan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) atau Mix Methods dalam mengelola dan menganalisis data dengan efektif dan efisien, baik untuk penelitian individu maupun penelitian tim. NVivo terdiri dari 3 seri yaitu NVivo 12 Pro, NVivo 12 Plus dan NVivo 12 Teams.

Seri NVivo 12 Plus merupakan yang paling direkomendasikan karena memiliki fitur yang lengkap, hingga dapat melakukan analisa sosiogram yang datanya bersumber dari internet (Website, Youtube, Facebook Fanpage, hingga Twitter)

Hari/Tanggal: 22-23 Februari 2019 
Waktu: Pukul 09.00-17.00 WIB
Tempat: Hotel Bumi Wiyata Depok, Jawa Barat
Biaya: Rp. 2.500.000/orang

Fasilitas:
– Software NVivo 12 Plus (trial)
– Modul
– Sertifikat
– Penginapan 1 malam
– Meals & Coffee Break

Pelatihan yang kami selenggarakan merupakan praktek langsung menggunakan aplikasi NVivo 12 Plus, mulai dari bagaimana membuat lembar kerja baru, analisis data, membuat laporan hingga bagaimana memindahkan data dari laporan ke draft Tesis, Disertasi atau jurnal yang sedang dikerjakan oleh peserta pelatihan.

Kualitas terjamin!

Informasi lebih lanjut kontak aja: 
Ika (0812-1263-7403)

 

Selatan Papua: Jalur Emas Menuju Kesejahteraan Masyarakat Papua

Sumber: Dok Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR
Oleh Nicolaas E. Kuahaty Penulis adalah Pengamat Kebijakan Infrastruktur dan Kandidat Doktor Studi Kebijakan UGM

Daendels, Gubernur Belanda yang berkedudukan di Batavia pada tahun 1908, melaksanakan sebuah mega proyek yang sangat fantastis,  yaitu pembangunan jalan sepanjang 1000 km. Proyek ini dikerjakan hanya dalam waktu dua tahun oleh para pekerja paksa dengan taruhan nyawa mereka. Beberapa catatan sejarah menuliskan, saat itu telah terjadi genosida massal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sastrawan besar, Pramoedya Ananta Toer (Pram), dalam satu karya tulisnya, menyebut ada sekitar 12.000 nyawa meradang di atas kerikil jalan yang dibangun.

Jalan tersebut memang dibangun untuk tujuan pemerintahan dan ekonomi. Bahkan Daendels mengeluarkan besluit (keputusan) yang berisi pembangunan jalan tersebut memiliki dua kepentingan, yaitu sebagai jalur logistik terutama membantu penduduk dalam mengangkut komoditas pertanian ke gudang pemerintah atau pelabuhan dan untuk kepentingan militer terhadap ancaman serangan Britania.

Jalan itu berada di bagian utara Pulau Jawa yang membentang dari Anyer di bagian barat  ke Panurukan di bagian timur. Jalan ini kemudian menjadi jalan sejarah, bukan hanya karena statusnya sebagai jalan raya pertama dan terpanjang di Indonesia saat itu. Tetapi sekaligus menjadi cikal bakal jalur distribusi orang, barang, dan jasa yang dikenal dengan jalur pantura (pantai utara).

Mengapa mereka memilih bagian utara? Tentu saja karena memiliki posisi strategis yang menghubungkan Batavia di bagian barat dengan Surabaya di bagian timur Pulau Jawa.

Saat ini, kawasan Pantura Jawa mempunyai nilai ekonomis tinggi, karena berhadapan langsung dengan Laut Jawa, yang merupakan jalur perdagangan laut baik regional, nasional maupun internasional. Kawasan ini juga dilintasi oleh jalan Arteri Primer (jalan nasional) yang juga merupakan jalur perdagangan darat regional dan nasional. Posisi strategis kawasan koridor Pantura Jawa, ditambah dengan kondisi fisik kawasan yang relatif datar, menjadikan kawasan ini banyak diminati untuk pengembangan berbagai kegiatan komersial.

Hal ini dapat dilihat dari pesatnya pertumbuhan kawasan terbangun atau wilayah perkotaan, terdapatnya tiga wilayah kota metropolitan (Jakarta, Semarang, dan Surabaya), serta banyaknya pusat-pusat kegiatan perdagangan, industri, bandar udara dan pelabuhan laut utama pada kawasan koridor Pantura Jawa.

Jalan Trans Papua

Pemerintah sedang gencar menyelesaikan jalan Trans Papua sebagai jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Provinsi Papua Barat yang membentang dari Kota Sorong di Provinsi Papua Barat hingga Merauke di Provinsi Papua dengan total panjang 4.330,07 kilometer. Dari total panjang tersebut terbagi atas dua segmen, yaitu 1.070,62 Km di Provinsi Papua Barat dan 3.259,45 Km di Provinsi Papua.

Sampai tahun 2017, total jalan Trans Papua yang sudah terbangun mencapai 3.995,28 Km. Itu berarti masih tersisa 334,79 Km yang belum tembus. Khusus untuk Trans Papua Barat yang menghubungkan Sorong-Maybrat-Manokwari-Mameh-Wasior-batas Provinsi Papua telah terhubung, sedangkan untuk Provinsi Papua masih terdapat tiga ruas jalan yang belum tembus dari sebelas ruas jalan.

Diharapkan sampai dengan akhir tahun 2019, ketiga ruas jalan tersebut dapat diselesaikan, yaitu Wamena-Elelim-Jayapura, Wamena-Puncak dan Dekai-Oksibil. Konektivitas tersebut tidak hanya memberikan dampak terhadap perubahan sosial ekonomi penduduk Papua, tetapi juga sekaligus sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus, dimana pembangunan infrastruktur termasuk jalan telah membangun keterhubungan antarprovinsi dan antarkabupaten.

Tentu diharapkan dengan terbangunnya Trans Papua akan mendorong arus perkembangan orang barang dan jasa semakin meningkat sehingga akan mengurangi ketimpangan di Papua. Memang trase jalan tersebut berada di bagian utara ke bagian tengah, selanjutnya ke Jayapura dan menuju ke Tanah Merah-Merauke di selatan Papua.

Akselerasi Pembangunan

Kebijakan pengembangan wilayah dalam upaya mengurangi disparitas di Papua didahului dengan pembagian wilayah administratif (funsional region). Pembagian wilayah ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1996 tentang Pemekaran Provinsi Papua, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Tengah. Meskipun saat ini baru terealisasi penambahan 1 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat.

Selain membagi Papua dalam tipologi, pembagian wilayah juga melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Papua. Lahirnya regulasi tersebut sebagai atribusi kebijakan untuk merespons tuntutan akan perhatian pemerintah terhadap persoalan sosial ekonomi termasuk politik di Papua. Ada lima sasaran utama regulasi tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan afirmasi. Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur secara tegas terdapat dalam pasal 33 ayat 3 huruf C, bahwa dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan oleh pemerintah dan DPR didasarkan pada usulan provinsi pada setiap tahun anggaran. Dana tambahan itu terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya penjelasan pasal 33 ayat 3 huruf f, pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam dua puluh lima tahun seluruh kota-kota provinsi, kabupaten/kota, distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas. Dengan demikian, Papua sebagai salah satu provinsi di Indonesia dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik serta menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global.

Kita perlu memberikan apresiasi terhadap kerja keras atau boleh disebut kerja cerdas pemerintah saat ini yang dilabeli dengan Nawacita, dimana ada empat agenda yang berkaitan langsung dengan tujuan pembangunan infrastruktur jalan, yaitu agenda 3,5,6 dan 7. Agenda 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Agenda 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Selanjutnya, agenda 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Indikator capaian terhubungnya Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua menjadi parameter output yang memastikan implementasi amanat Otonomi Khusus Papua tercapai.

Lalu, apakah trans Papua efektif mendorong pergerakan arus orang, barang, dan jasa sebagai penggerak utama (prime mover) terhadap multiplier effect yang akan dinikmati oleh penduduk Papua? Perlu dicermati, keberadaan jalan pasti dinikmati penduduk terutama yang selama ini terisolasi.

Setidaknya, waktu perjalanan bisa lebih cepat, biaya angkut lebih murah, volume angkut bertambah, dan akan berujung pada peningkatan mobilitas.  Itu berarti, pembangunan jalan seharusnya mampu menjawab pertanyaan esensialnya, yaitu jalan dibangun untuk apa dan bagi siapa. Dengan demikian, indikator keberhasilan pembangunan jalan tidak cukup diukur dengan output melalui tersedianya atau terbangunnya jalan (performance indicator), tetapi seharusnya pada apakah jalan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat atau pengguna dan memberi dampak terhadap persoalan pembangunan manusia terutama kesejahteraan (substantive goals) yang adalah laba jangka panjang dari sebuah investasi pemerintah.

Posisi Strategis Selatan Papua

Saat ini, jalur Pantura menjadi kekuatan ekonomi transportasi Pulau Jawa  sekaligus sebagai penopang jalur logistik termasuk “TOL Laut” yang digagas pemerintahan saat ini. Tujuannya tentu untuk mengurangi disparitas antarpenduduk, antardaerah, dan antarwilayah dengan menyediakan sistem integrasi transportasi antarmoda yang berimplikasi pada harga yang tidak senjang antarwilayah barat dan timur Indonesia. Oleh karena itu, peran infrastruktur jalan pantura  sebagai supporting sector akan menggerakkan elastisitas harga pada kondisi ideal, menciptakan rantai berimbang antara ekspor dan impor yang akan berimplikasi pada elevasi daya beli yang sama menuju kemandirian dan daya saing daerah.

Dalam konteks itu, Todaro (2000) dalam Suminar, dkk menyatakan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adapun pembangunan infrastruktur menjadi penggerak utama dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan suatu daerah.

Merujuk pada pembangunan di pulau Jawa yang memfokuskan pada pembangunan pantura, mengapa pemilihan area pengembangan wilayah untuk Papua mulai dari selatan Pulau Papua? Wilayah selatan adalah wilayah terdekat dari sisi jarak dari Pulau Jawa, dimana kita tahu, barang-barang kebutuhan pokok termasuk bahan bangunan masih didatangkan dari Pulau Jawa. Rasionalitas jarak memiliki korelasi positif terhadap biaya sehingga jarak terpendek akan berpengaruh pada pergerakan atau mobilitas.

Di samping itu, wilayah selatan Papua memiliki beberapa pusat kawasan stategis nasional dalam pembangunan berbasis Wilayah Pengembangan Strategis(WPS),  merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven” dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan berbasis WPS fokus pada pengembangan infrastruktur menuju wilayah strategis, mendukung percepatan pertumbuhan kawasan-kawasan pertumbuhan di WPS, serta mengurangi disparitas antarkawasan di dalam WPS. Kawasan tersebut adalah PKN Sorong, PKN Bintuni, PKN Mimika dan PKN Merauke. Penetapan pusat kawasan nasional adalah untuk mendukung beberapa industri strategis atau objek vital nasional, yaitu Industri Minyak Petrochina di kab Sorong, Industri Gas BP Tangguh di Kabupaten Bintuni, Industri Tambang Tembaga dan Mas PT Freeport Indonesia di kab. Mimika, dan Industri MIFEE di kab. Merauke. Jalur jalan rencana adalah menghubungkan Sorong, Teluk Bintuni, Mimika, Yahukimo dan berakhir di Merauke seperti pada gambar di bawah ini.

Jika pemerintah mendorong konektivitas selatan Papua maka akan terjadi sebuah pergerakan pertumbuhan linear yang cepat terhadap transportasi orang, barang, dan jasa. Hal ini signifikan dipengaruhi oleh adanya interaksi keruangan yang tinggi.

Transportasi manusia atau barang biasanya bukan tujuan akhir sehingga permintaan akan jasa transportasi dapat disebut sebagai permintaan turunan (derived demand) yang timbul akibat adanya permintaan akan komoditas atau jasa lainnya. Dengan demikian, permintaan akan transportasi akan ada apabila terdapat faktor-faktor pendorongnya. Permintaan jasa transportasi tidak berdiri sendiri, tetapi tersembunyi di balik kepentingan yang lain (Morlok, 1984).

Adapun perubahan yang merupakan manfaat dari konektivitas selatan Papua di antaranya: Pertama, akan memberikan akses yang lebih mudah bagi tenaga kerja terutama orang asli Papua untuk melakukan pilihan yang lebih rasional terhadap peluang kerja pada industri yang ada. Kedua, akan mendorong bertumbuhnya jalur distribusi pangan untuk industri yang disupply dari kawasan belakang yang memiliki lahan potensial pertanian dan perkebunan. Ketiga, terciptanya hilirisasi industri melalui pembangunan peleburan (smelter) dan pemurnian (refinery). Pemanfaatan sisa produksi migas dan tambang dapat memenuhi kebutuhan pupuk untuk pengembangan kawasan pangan andalan di Merauke melalui MIFEE, bahkan sisa pasir tambang (sirsat) PT Freeport Indonesia dapat dijadikan bahan dasar pembuatan semen. Pengembangan industri hilir pada intinya untuk memastikan terciptanya rantai nilai ekonomi (value chained of economics). Keempat, the last but not least, jalur tersebut akan memberikan efek perpindahan dengan daya beli yang tinggi.

Dampak jangka panjang yang akan terjadi adalah meningkatnya daya saing daerah yang diperlihatkan dengan menurunnya angka kemiskinan, daya serap tenaga kerja tinggi, pertumbuhan ekonomi stabil, ketimpangan (gini ratio) berada pada distribusi pendapatan merata. Tentu akan berujung pada Papua Mandiri (Menjadi Tuan di Negeri Sendiri), yaitu sebuah harapan dalam konsep Membangun Jalur Emas di Selatan Papua. Selanjutnya, sebagai sebuah alternatif dalam menggagas kebijakan pembangunan transportasi rel kereta api, jalur ini dapat dipertimbangkan mengingat posisi staretigis dalam mendorong pembangunan inklusif di Papua.

Pasangan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2018 – 2023 Pilihan Netizen NTT

 

Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan memilih kepala daerah baru pada tahun 2018. Menanggapi pesta demokrasi lima tahunan ini, publik NTT selama ini mulai mendiskusikan kandidat yang dinilai mampu memimpin tanah Flobamora ini. Sejumlah nama bakal calon (balon) pun hadir menjadi buah bibir pembicaraan publik NTT.

Di era cyber, selain kriteria, penolakan terhadap kandidat tertentu diungkapkan secara terbuka oleh para netizen. Keterbukaan ini tentu disambut secara positif terutama bagi para kandidat. Artinya, setiap kandidat dapat mengidentifikasi karakter pemimpin yang dibutuhkan masyarakat NTT saat ini. Lebih dari itu, kandidat juga dapat merumuskan platform program yang menjawab kebutuhan masyarakat NTT.

Berangkat dari latar ini, Areopagus Indonesia mengadakan survei online yang bertemakan “Pasangan Bakal Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT 2018-2023 Pilihan Netizen NTT.” Survei ini coba mengidentifikasi para bakal calon gubernur dan wakil gubernur, karakteristik netizen, sejumlah permasalahan masyarakat NTT dan alasan mereka memilih pasangan balon tersebut.

METODOLOGI

Secara metodologi, survei ini menggunakan metode nonprobability sampling, khususnya teknik sampling aksidental atau conveniance sampling. Desain survei adalah cross sectional study. Teknik pengumpulan data adalah kuesioner dengan cara disebarkan kepada netizen yang berasal dari NTT melalui media sosial. Kuesioner tidak hanya dibagikan kepada perorangan tetapi juga group-group media sosial netizen warga NTT. Sampel dalam survei yang dilakukan sejak 8 November-15 Desember ini berjumlah 400 responden/sampel.

PROFIL LEMBAGA

Adapun Areopagus Indonesia adalah lembaga kajian kebijakan publik independen ataupun masyarakat berbasis rasionalitas dan penelitian ilmiah. Areopagus Indonesia memiliki visi menjadi lembaga penelitian, advokasi, dan analisis kebijakan sosial politik serta pemberdayaan masyarakat yang kredibel, akuntabel, dan independen.

Areopagus Indonesia menyediakan kajian analisis sosial politik untuk menjadi bahan rekomendasi, membangun sistem aplikasi business process untuk pemerintahan dan aktor pembuat kebijakan lainnya. Aeropagus juga melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan sosio-politik, dan melakukan monitoring opini publik secara berkala dengan menggunakan offline and online survey.

HASIL SURVEI

1. Persentase Popularitas Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT

Pasangan yang memperoleh persentase tertinggi, yaitu Marianus Sae-Raymundus Fernandez (39%), Benny K. Harman-Benny Litelnoni (23%), Esthon Foenay-Chris Rotok (10%), Benny K. Harman-Ibrahim Medah (7%), Victor Laiskodat-Melki Lakalena (5%).

Gambar 1. Persentase Popularitas Pasangan Bakal Calon.

2. Persentase Keunggulan Pasangan Bakal Calon di 10 Kabupaten Mayoritas Responden

Netizen yang memilih pasangan balon Marianus Sae-Raymundus Fernandez dominan berasal dari wilayah Manggarai Raya. Selain itu juga pasangan balon ini juga banyak dipilih oleh netizen dari wilayah Ngada, Nagekeo, dan TTU. Keduanya memiliki basis pemilih yang kuat di daerah asal. Sementara itu, Benny Harman tampak mengungguli pasangan lainnya di Kota Kupang.

Artinya, dinamika politik menjelang pilgub NTT dan simulasi sejumlah pasangan bakal calon menyebabkan masyarakat cenderung memiliki preferensi politik yang rasional atau tidak berbasis primordial.

Gambar 2. Keunggulan Calon di Kabupaten Mayoritas Responden.

3. Alasan Memilih

Survei ini juga menemukan sejumlah kriteria yang menjadi alasan netizen untuk memilih masing-masing pasangan balon ideal menurutnya. Ada lima alasan dominan yang dikemukakan netizen, yaitu: merakyat (31), tegas (25), mampu memperbaiki kualitas pendidikan (17), antikorupsi (16), dan mampu memperbaiki permasalahan infrastruktur (11).

Gambar 3. Alasan Memilih Pasangan Calon.

 

Suara Netizen:

a. Merakyat

“Peduli pada rakyat”,

“Mengabdi untuk rakyat. Hadir sebagai negarawan yang urus rakyat.”

“Harapannya adalah mampu membaca kebutuhan rakyat NTT akan bangkit dari stigma buruk selama ini.”

“Merubah wajah kusam NTT menjadi Provinsi yang bebas kemiskinan, korupsi dan bisa tingkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan menunjang kesejahteraan rakyat.”

“Membenahi infrastruktur dan ekonomi rakyat.”

“Jalankan amanah rakyat dengan benar dan jujur sesuai visi misi yang dipaparkan kepada masyarakat.”

“Pemimpin yang mau menerima bekerja sama dengan siapa saja

Pemimpin yang punya visi misi yang terukur

Pemimpin yang pro rakyat

Pemimpin yang tahu baik persoalan rakyat dan buat solusi yang tepat.”

“Figur yang dekat dengan rakyat dan inovatif.”

Jadilah pelayan rakyat sejati.”

b. Tegas

“Tegas, paham regulasi, politik dan birokrasi.”

“Tegas, cerdas dan berintegritas.”

“Tegas dan bebas KKN.”

“Berani mengambil keputusan, bebas dari korupsi dan kerja”

“Karena butuh pemimpin yang mau bekerja keras bersama rakyat dan mendukung segala usaha dan prestasi rakyatnya serta bisa memfasilitasi agar karya masyarakat bisa berkembang. Selain itu dibutuhkan kepemimpinan yang tegas tapi merakyat, serta program pembangunan diprioritaskan pada desa.”

c. Pendidikan

“Bisa membangun pendidikan NTT yang selalu berada di zona rendah.”

“Membawa perubahan di bidang … pendidikan ….”

“Merubah wajah kusam NTT menjadi provinsi yang …. dan bisa tingkatkan mutu pendidikan, ….”.

“Punya visi dan misi yang menurut saya secara pribadi pas buat masyrakat NTT terutama memajukan dunia pendidikan.”

“Benahi pendidikan yang selama ini tidak terurus seperti contoh kasus Universitas PGRI NTT yang tidak ada penyelesaian hingga kini….”

“… Mutu pendidikan di tiap daerah harus ditingkatkan lagi demi masa depan yang baik.”

“Pendidikan NTT dibenahi dengan cara penguatan kapasitas para guru. Pemerintah mesti memfasilitasi program pelatihan untuk para guru.”

“Prioritaskan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat NTT bisa terhindar dari gizi buruk dan anak-anak NTT bisa memperoleh pendidikan yang layak. Perbaiki seluruh fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tidak layak lagi untuk digunakan.”

“Agar NTT lebih maju dan membangun fasilitas terutama bidang pendidikan, yang selama ini masih jauh dari yang diharapkan masyarakat,,dan menciptakan lapangan kerja baru untuk kesejahteraan masyarkat NTT.”

d. Korupsi

Berantas korupsi di NTT.”

“Mempunyai pengalaman, jujur, bebas dari kasus korupsi.”

“Membawa NTT menjadi daerah yang lebih baik dan bebas korupsi.”

“Pribadi yang antikorupsi dan komitmen terhdap hukum, religius, jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli.”

“NTT menjadi propinsi yang bebas korupsi dan menjadi propinsi yang berdikari.”

“Diperhatikannya akses jalan dan pemberantasan korupsi.”

“Jangan korupsi. Kembangkan infrastruktur, UKM, pariwisata dan sepak bola NTT.”

“Berani melakukan terobosan untuk meningkatkan perekonomian SDM NTT Dan berani menolak intervensi parpol.”

e. Infrastruktur

“Bisa memperhatikan infrastruktur khususnya kualitas jalan provinsi yang sangat buruk di era sekarang ini.”

“Saya berharap kepada pasangan terpilih untuk fokus pada prioritas utama pengembangan NTT: pariwisata, peternakan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, kelautan, mengawal dengan sungguh pembangunan desa dan penggunaan dana desa.”

“Mengatasi ketertinggalan insfrastruktur.”

“Infrastruktur jalan provinsi dituntaskan seluruhnya untuk akses ekonomi rakyat.”

“Membangun infrastruktur, kesejahteraan guru dan SDM demi merubah perekonomian.”

“Bisa membawa NTT menjadi propinsi yang mandiri secara ekonomi dengan pemerataan infrastruktur & kualitas pendidikan yang lebih baik.”

4. Permasalahan

Dari tanggapan netizen, lima persoalan utama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang patut diperhatikan kandidat gubernur NTT 2018-2023 adalah persoalan pendidikan, infrastruktur, kemiskinan, birokrasi, dan kesehatan. Lima persoalan ini perlu dibenahi oleh calon kandidat gubernur NTT 2018-2013.

Adapun mayoritas netizen menyebut lima persoalan utama di NTT secara berturut-turut, yaitu pendidikan (38 kali), pendidikan (31 kali), kemiskinan (28 kali), kesehatan (18 kali), birokrat 18 (kali).

Gambar 4. Permasalahan di NTT

Suara Netizen:

a. Pendidikan

“Dapat menuntaskan persoalan kemiskinan, pendidikan, & kesehatan pada masyarakat.”

“Merubah wajah kusam NTT menjadi provinsi yang bebas kemiskinan, korupsi dan bisa tingkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan menunjang kesejahteraan rakyat.”

“Mengangkat potensi NTT yang belum dimaksimalkan dalam bidang pertanian…pariwisata…kelautan dan pendidikan berkarakter.”

“Punya visi dan misi yang menurut saya secara pribadi pas buat masyarakat NTT, terutama memajukan dunia pendidikan.”

“Memberantas praktik KKN dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.”

“Dapat mewujudkan NTT yang lebih maju dalam hal pendidikan dan kesejahteraan sosial secara merata.”

“Pendidikan NTT dibenahi dengan cara penguatan kapasitas para guru. Pemerintah mesti memfasilitasi program pelatihan untuk para guru.”

“Bisa membawa NTT menjadi propinsi yang mandiri secara ekonomi dengan pemerataan infrastruktur & kualitas pendidikan yang lebih baik.”

“Supaya masyarakat NTT lebih diperhatikan lagi… terutama dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.”

b. Infrastruktur

“Bisa memperhatikan infrastruktur khususnya kualitas jalan provinsi yang sangat buruk d era sekarang ini.”

“Saya berharap kepada pasangan terpilih utk fokus dgn prioritas utama pengembangan NTT: pariwisata, peternakan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, kelautan, mengawal dgn sungguh pembangunan desa dan penggunaan dana desa.”

“Membawa perubahan di bidang infrastruktur jalan, air minuman, irigasi, pendidikan serta peningkatan pendapatan tambahan masyarakat.”

“Membangun infrastruktur, memberantas KKN.”

“Bisa membawa NTT menjadi propinsi yang mandiri secara ekonomi dengan pemerataan infrastruktur & kualitas pendidikan yang lebih baik.”

c. Kemiskinan

“Harapan terbesar adalah menjadikan NTT sebagai barometer bagi birokrasi di Indonesia dalam konteks pelayanan publik, NTT sebagai propinsi dengan tingkat KKN terendah, serta pemimpin ini bisa mengubah wajah NTT dari wajah sedih akibat problem kemiskinan menjadi sedikit lebih tersenyum karena ada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi. Pemimpin yang tidak hanya merakyat pada moment sebelum pilkada saja tetapi lebih merakyat ketika sudah terpilih, pemimpin yang berempati.”

“Sekiranya jika mereka terpilih mampu membawa NTT keluar dari zona kemiskinan yang disandang saat ini.”

“NTT bangkit dari stigma kemiskinan.”

“Berkompeten, jujur dan mampu mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan Hukum di NTT.”

Track record yang baik dan mampu mengatasi berbagai permasalahan di NTT , khususnya mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat di NTT.”

“Merubah wajah kusam NTT menjadi Provinsi yang bebas kemiskinan, korupsi dan bisa tingkatkan mutu pendidikan, kesehatan dan menunjang kesejahteraan rakyat.”

d. Birokrasi

 “Harapan terbesar adalah menjadikan NTT sebagai barometer bagi birokrasi di Indonesia dalam konteks pelayanan publik, NTT sebagai propinsi dengan tingkat KKN terendah, serta pemimpin ini bisa mengubah wajah NTT dari wajah sedih akibat problem kemiskinan menjadi sedikit lebih tersenyum karena ada peningkatan kualitas hidup dan ekonomi. Pemimpin yang tidak hanya merakyat pada moment sebelum pilkada saja tetapi lebih merakyat ketika sudah terpilih, pemimpin yang berempati.”

“Mampu memperbaiki birokrasi dari level desa sampai tingkat provinsi. Sehingga mempermudahkan masyarakat untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi.”

“Birokrasi NTT belum kreatif.”

“Birokrasi di daerah kita belum transparan.”

“Dana pembiayaan birokrasi sangat menyulitkan NTT.”

e. Kesehatan

“Adanya sambungan program dan kebijakan dari Pusat dan daerah diharapkan juga untuk memperbaiki layanan kesehatan masyarakat di daerah-daerah khususnya layanan kesehatan fungsinya lebih disosialisasikan kepada masyarakat.”

“Dapat menuntaskan persoalan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan pada masyarakat.”

“Melakukan perubahan khususnya pada sektor pembangunan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.”

“… meningkatkan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak serta kesehatan reproduksi termasuk kasus HIV yang terus meningkat.”

“Prioritaskan fasilitas kesehatan dan pendidikan agar masyarakat NTT bisa terhindar dari gizi buruk dan anak-anak NTT bisa memperoleh pendidikan yang layak. Perbaiki seluruh fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tidak layak lagi untuk digunakan.”

 

PENUTUP

Akhirnya kami dari Areopagus Indonesia berharap hasil survei ini dapat membantu masyarakat NTT untuk bisa secara pro-aktif berusaha mengenal para bakal calon yang ditawarkan ke publik secara lebih kritis dan mendalam. Dengan demikian, perhelatan demokrasi di NTT tahun 2018 dapat menghasilkan pemimpin NTT yang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat banyak dan bertanggung jawab kepada pilihan rakyat.

 

 

Salam Aeropagus Indonesia,

ttd

Yanto Fulgenz

(Direktur Areopagus Indonesia)

 

 

NARAHUBUNG:

Research Manager (Harrys Mbon, M.Si – 0822 9932 3904)

Advocation Manager (Mus Jemarut, M.H – 0852 3901 5164)

Researcher (Nus Daso, S. Fil. – 0852 0545 7811)

 

 

Workshop NVivo11 Plus dan Mendeley/Kelas Yogyakarta

Pose bersama di Workshop NVivo11 Plus dan Mendeley di Yogyakarta

Areopagus Indonesia dalam Workshop Penggunaan Nvivo 11 di Yogyakarta, Sabtu, 18 November 2017 bersama beberapa rekan pascasarjana Managemen Universitas Atmajaya Yogyakarta, Kandidat Doktoral MPKP UGM Yogyakarta dan Kandidat Doktoral Filipina serta beberapa dosen STIKES Yogyakarta.

Workshop NVivo11 Plus dan Mendeley di Yogyakarta

 

 

(RESOLUSI) KONFLIK, MERAJUT PERDAMAIAN

Resensi Buku Dr Ichsan Malik
Judul: Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian
Penulis: Ichsan Malik
Penerbit: Kompas
Tahun Terbit: 2017
Tebal Buku: xii + 340 hlm.
ISBN: 978 – 602 – 412 – 301 -7

 

 

 

Buku yang ditulis Doktor Ichsan Malik, sebagaimana ditulis dalam pengantar bukunya ini adalah hasil materialisasi atau teoretisasi pengalaman dari upaya resolusi konflik personal yang dilakukannya. Artinya, buku yang ditulis ini didasarkan pengalaman pribadi penulis di bidang resolusi konflik: dari menjadi pelatih kajian resolusi konflik (1998) ke mediator perdamaian konflik Maluku (2000-2003) hingga fasilitator perdamaian di Poso dan Aceh. Pengalaman di bidang revolusi konflik ini kemudian diasah (lagi) dalam keterlibatan melakukan penelitian tentang konflik di Myanmar, Mindanao, Afganistan, dan Korea Utara.

Karena dimulai dari pengalaman menangani resolusi konflik di Indonesia, buku Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian ini memiliki keunggulan, yakni dilahirkan dari orisinalitas pengalaman Indonesia mengalami konflik. Buku ini sangat tepat dihadirkan di tengah kerinduan akan lahirnya kepustakaan atau teori resolusi konflik yang disarikan dari pengalaman orisinal bangsa Indonesia menghadapi dan menyelesaikan konflik demi terciptanya perdamaian.

Salah satu penemuan orisinal konteks Indonesia yang ditemukan Doktor Ichsan Malik adalah perluasan rasa kekitaan (we-ness) sebagai landasan membicarakan pemaafan (forgiveness) dan keadilan (justice) menuju terciptanya perdamaian (peace). Identifikasi imajinatif menjadi penting ketika berhadapan dengan konflik-konflik primodial yang sukar terselesaikan. Menganjurkan peranan kearifan lokal, penulis meyakini adanya solidaritas yang menjamin terjadinya rekonsiliasi konflik. Terhadap solusi ini, saya tiba-tiba teringat anjuran filsuf pemikir neo-pragmatisme Amerika terkenal bernama Richard Rorty dalam bukunya Solidarity, Contingency and Irony (1989) yang mengatakan: “Rasa solidaritas kita paling kuat (dalam upaya resolusi konflik-red) apabila kepada mereka dengannya kita menyatakan diri solider dipandang sebagai ‘salah satu dari kita!’”(hlm.191).

Indonesia sesudah kemerdekaan dalam uraian buku ini pada hakikatnya “menyimpan potensi konflik internal yang laten” (hlm. 2) karena fakta pluralitas dan multikulturalitas ataupun kebeluman melakukan  upaya resolusi konflik. Tercatat adanya konflik politik dan ideologi seperti pemberontakan Darul Islam, Republik Maluku Selatan (RMS), pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI), pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tentunya membutuhkan penyelesaian.  Jika tidak diselesaikan maka konflik akan menggerogoti sendi-sendi NKRI ataupun kebhinekaan Indonesia sebagai bangsa.

Supaya integrasi bangsa tetap terjadi maka diperlukan adanya rekonsolisiasi nasional (hal 5). Konflik yang dibiarkan maka akan mengalami eskalasi konflik yang berakibat kekerasan massal atau tragedi berdarah di Poso, Maluku, Aceh (9). Dalam situasi ini, diperlukan strategi mengatasi konflik, yakni strategi konflik berbasis komunitas.

Dengan demikian buku ini merupakan uraian yang lengkap-utuh komprehensif tentang konflik, di mana ia tidak melakukan anatomi terhadap sumber-sumber konflik, tetapi melakukan bergerak mencari upaya resolusi konflik berbasis komunitas. Konflik diatasi dengan manajemen konflik yang partisipatif, di mana para pelaku konflik tidak hanya menjadi objek penyelesaian konflik, tetapi bagian penting dari penyelesaian konflik. Manajemen konflik partisipatif sangat dianjurkan dalam menghadapi eskalasi konflik ataupun konflik di tengah fakta keindonesiaan.

Karena itu, buku ini secara bertahap membedah sejumlah pokok penting dalam resolusi konflik seperti konflik kekerasan. Pada bagian ini, penulis menghadirkan sumber-sumber konflik dan potensi adanya eskalasi kekerasan. Bagian pertama buku ini membahas pula tentang prasangka sebagai sumber konflik, serta peluang dan keharusan resolusi konflik di tengah eskalasi kekerasan (hlm. 2-49).

Kekerasan dalam konflik tidak boleh dibiarkan. Harus ada pemutusan kekerasan konflik. Bagian kedua buku ini mengharuskan adanya penghentian konflik yang berdasarkan hak asasi manusia. Prosedur dialog sangat dibutuhkan untuk membuka ketertutupan pelaku konflik. Pada buku ini digali nilai-nilai moral kontributif agama dalam melakukan resolusi konflik, sebagai upaya penghentian kekerasan (hlm. 64-94).

Upaya rekonsiliasi konflik harus memiliki arah atau tujuan, yakni perdamaian. Penulis menyodorkan konsep-konsep dasar yang dibutuhkan membangun jembatan perdamaian pascakonflik. Menggunakan pendekatan psikologi sosial, penulis memperkenalkan konsep perdamaian yang berkelanjutan. Peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam mediasi konflik ataupun mendatangkan perdamaian dalam upaya resolusi konflik (hlm. 100-48).

Pada bagian keempat dan kelima, penulis menawarkan upaya rekonsiliasi (hlm.154-196) dan membangun perdamaian (hlm. 202-219) berdasarkan pengalaman Indonesia menangani konflik. Dua bagian ini, hemat saya, merupakan inti dari buku ini. Upaya rekonsiliasi di Aceh, Maluku, dan daerah konflik, penulis menawarkan kekitaan sebagai hasil dari rekonsiliasi. Identifikasi dalam satu komunitas imajinatif mempermudah adanya rekonsiliasi konflik. Upaya membangun perdamaian dengan mencari strategi jangka panjang sangat diperlukan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan. Nilai-nilai agama ataupun budaya yang hidup dan relevan dalam ingat dapat direproduksi dan diaktualisasi dalam melakukan rekonsiliasi dan penentuan damai yag berkelanjutan.

Selamat kepada Doktor Ichsan Malik yang melalui bukunya telah menetaskan teori resolusi konflik dari jantung pengalaman orisinal Indonesia. Ada satu awasan yang juga penting dalam buku ini: manajemen dan resolusi konflik menjadi bagian penting dari pertahanan negara. (Redem Kono)

Workshop NVivo11 Plus dan Mendeley di STIKES ST. PAULUS RUTENG

Areopagus Indonesia bersama para dosen di Stikes St. Paulus Ruteng, Kab. Manggarai, Prov. NTT dalam bingkai Workshop Penggunaan NVivo11 Plus dan Mendeley dalam Mixed-Methods Research (20/07/2017)

Theo Acai Ndorang, Ketua LPPM Stikes St. Paulus Ruteng memberikan sambutan.
Yanto Fulgenz/Trainer memperkenalkan diri setelah mendapatkan pengalungan.
Yanto Fulgenz memberikan materi pelatihan kepada para dosen Stikes St. Paulus Ruteng.
Dosen Stikes St. Paulus Ruteng sedang menggunakan aplikasi NVivo11 Plus.
Dosen Stikes St. Paulus Ruteng sedang menggunakan aplikasi Mendeley.
Bonavantura Nggarang, Puket 3 Stikes St. Paulus Ruteng menyerahkan penghargaan kepada trainer.
Pose bersama setelah workshop.

 

Workshop NVivo11 Plus/Kelas Depok

Kiri ke Kanan: Ibu Dewi dan Pak Sandi (Puslatbor Jawa Barat), Ibu Irma (Mahasiswa Doktoral Ilmu Kesejahteraan Sosial Univeristas Indonesia)

Pada tanggal 15 Juli 2017, Areopagus Indonesia menyelenggarakan workshop tentang Penggunaan NVivo11 Plus dan Mendeley kepada para peserta yang berasal dari kalangan peneliti dan akademisi.

Workshop FKIK UIN Jakarta: Penggunaan NVivo11 Plus dalam Mixed-Methods Research

Para Dosen FKIK UIN Jakarta dan Peneliti Areopagus Indonesia

Pada tanggal 14 Juli, Areopagus Indonesia bekerja sama dengan FKIK UIN Jakarta mengadakan pelatihan penggunaan NVivo11 Plus for Windows dan Mendeley Desktop dalam Mixed-Methods Research.