JAKARTA, IndonesiaSatu.coLima persoalan utama Provinsi Nusa Tenggara Timur yang patut diperhatikan kandidat gubernur NTT 2018-2023 adalah persoalan korupsi, pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, dan birokrasi. Lima persoalan ini perlu dibenahi oleh calon kandidat gubernur NTT 2018-2013.

Simpulan lima persoalan ini menjadi salah satu pokok temuan survei online Lembaga Areopagus Indonesia di Kedai Kopi Lot 88, Jln Cikini Raya no 38 Menteng, Jakarta, Selasa (16/5/2017) malam.

Adapun tingkat presentase lima persoalan di NTT berturut-turut korupsi 86 %, pendidikan 48 %, kemiskinan 40 %, infrastruktur 37 %, dan birokrasi 34 %.

“Lima isu ini yang paling populer disebut dalam survei kami,” papar Direktur Lembaga Areopagus Indonesia Yanto Fulgenz.

Terkait masalah korupsi, misalnya, survey Lembaga Areopagus Indonesia mencatat responden netizen atau pengguna media sosial menyebut atau menilai persoalan utama NTT saat ini adalah korupsi.

“Beberapa pernyataan netizen yang menarik dari survei kami sebagai berikut: mengurangi korupsi di NTT, mensterilkan birokrasi dari wabah korupsi, pemimpin yang anti korupsi dan berani melawan oknum korup yang mengakar di NTT, dan tidak melakukan korupsi karena daerah kita miskin,” ungkap Yanto.

Persoalan ini, tambah Yanto, bisa dipahami karena menurut data ICW, NTT menempati peringkat keempat Indonesia terkait masalah korupsi.

“Selama tahun tersebut, ada 30 kasus korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp. 26, 9 miliar. Pada semester satu tahun 2016, tercatat ada tujuh kasus dengan kerugian mencapai Rp. 400 juta. PIAR NTT menyatakan 70 % kasus korupsi di NTT didiamkan di penyelidikan,” jelas Yanto.

Selain korupsi, pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, dan birokrasi dinilai menjadi persoalan utama NTT. Warga NTT yang akan  memilih kandidat gubernur NTT harus memilih sosok pemimpin yang diharapkan dapat menyelesaikan lima persoalan ini.

“Misalnya tentang infrastruktur perlu diperhatikan agar tidak terjadinya kesenjangan pembangunan di kota dan di desa. Seperti pendapat netizen, calon pemimpin NTT harus memiliki rancangan kebijakan yang visioner tentang membangun infrastruktur yang baik untuk ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan kesehatan,” jelas peneliti Areopagus Indonesia Nus Daso.

Simon Leya, Redaktur Pelaksana IndonesiaSatu.co yang hadir dalam rilis survei ketika diberikan kesempatan memberikan tanggapan apresiatif terhadap rilis lima persoalan di NTT dalam riset survei yang bertajuk “Mencari Pemimpin NTT 2018-2023: Kandidat Pemimpin NTT Pilihan Nitizen” ini. Menurut Simon, paparan lima persoalan ini penting untuk melakukan edukasi politik terhadap warga NTT.

“Lima persoalan: korupsi, pendidikan, kemiskinan, infrastruktur, dan birokrasi ini dapat menjadi awasan untuk memilih calon pemimpin NTT ke depan. Ini penting melakukan edukasi politik rasional kepada masyarakat agar tidak memilih berdasarkan SARA serta tidak memilih pemimpin  yang tidak hanya baik hati, tetapi memiliki pandangan visioner-strategis,” ujar Simon.

Survei menggunakan metode non probability sampling, khususnya teknik sampling aksidental. Desain survei adalah cross sectional study. Metode pengumpulan data adalah kuisioner disebarkan kepada netizen yang berasal dari NTT melalui media sosial. Kuisioner tidak hanya dibagikan kepada perorangan, tetapi juga group-group media sosial netizen warga NTT.

Sampel dalam survei yang dilakukan sejak 23 April-13 Mei ini berjumlah 436 responden.

Adapun Areopagus Indonesia adalah Lembaga kajian kebijakan publik ataupun masyarakat berbasis rasionalitas dan penelitian ilmiah. Areopagus Indonesia memiliki visi menjadi lembaga penelitian, advokasi, dan analisis kebijakan sosial-politik serta lembaga pemberdayaan masyarakat yang kredibel, akuntabel, dan independen.

“Karena itu, kami tidak hanya melakukan survei atau hanya terbatas lembaga survei atau terbatas masalah NTT,” kata Research Manager Lembaga Areopagus Indonesia Haris Mbon kepada IndonesiaSatu.co.

Areopagus Indonesia, lanjut Haris, akan menyediakan kajian analisis sosial politik untuk menjadi bahan rekomendasi, membangun sistem aplikasi business process untuk pemerintahan dan aktor pembuat kebijakan lainnya.

“Kami mempunyai misi melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan sosio-politik, dan melakukan monitoring opini publik secara berkala dengan menggunakan  survey offline dan online,” pungkas Haris.

Sumber: Indonesiasatu.co

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here